Business contracts generally refer to the provisions of the Civil Code, which regulates in detail about the agreement, requirements of the agreement, and the legal consequences of cancellation of agreement.
The agreement contains the rights and obligations of the parties, where one party gives a right to another party. An agreement must fulfill the requirements as stated by Article 1320 of the Civil Code, as follows:
Continue reading “Business Contract Ended to Jail”Employee rights in Indonesia are generally regulated under Law No. 13 of 2003 concerning Employment (“Employment Law“), but in some more specific cases it is also regulated in several provisions such as Law No. 21 of 2000 concerning Labor Unions (“LU Law“), as well as Government Regulations or Ministry of Manpower Regulations which are under the Act. Among the employee rights in Indonesia which are legally recognized, especially according to the provisions of the Manpower Law are as follows:
1. The rights for Wages
The employee rights in Indonesia to get wages is a basic right as regulated under Article 1 number 30 of Employment Law. Furthermore, the decent wage specifically regulated under Article 88 of Employment Law.
Continue reading “Employee Rights under Law in Indonesia”Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan penyelesaian yang dianggap banyak pihak sebagai suatu penyelesaian yang objektif, professional, dan efektif. Seperti halnya penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), prosedur penyelesaian mengacu kepada internal peraturan BANI yang cenderung fleksibel dan professional dalam proses penyelesaian sengketa.
Proses penyelesaian arbitrase mengacu pada ketentuan Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, ditegaskan mengenai pengertian arbitrase, yakni:
Continue reading “Beberapa Kelemahan dalam Proses Arbitrase BANI”Secara umum prosedur dalam penanganan tindak pidana di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). Secara garis besar, penanganan perkara pidana melalui tahapan sebagai berikut :
Setiap transaksi bisnis seringkali terjadi permasalahan yang berujung pada tindak pidana, pada umumnya hal seperti ini bermuara pada tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) maupun penggelapan (Pasal 372 KUHP). Dimana biasanya yang menjadi korban penipuan adalah pihak pembeli.
Pihak pembeli biasanya dijanjikan sesuatu oleh pihak penjual, baik berupa barang maupun keuntungan, dengan berbagai macam alasan misalnya harga barang dibawah harga pasar sehingga akan menghasilkan keuntungan besar. Faktanya, pihak pembeli sudah terlanjur menyerahkan uang namun tidak pernah menerima barang yang dijanjikan oleh pihak penjual, hingga akhirnya pihak penjual merasa ditipu dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
Continue reading “Kasus Pidana Berlanjut Gugatan Perdata”
