HUSODO & PARTNERS

Prosedur Pengajuan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi

Prosedur pengajuan judicial review atau pengujian atas suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi pada dasarnya telah diatur secara rinci dalam ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) dan peraturan teknisnya yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK No.2/2021”).

Prosedur Sebagai Tergugat Intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Prosedur sebagai Tergugat Intervensi di Penagilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada dasarnya mengacu pada Pasal 83 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”), yang menyebutkan sebagai berikut:

(1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai :

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA)

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) pada dasarnya tidak diatur secara tegas dalam ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, baik ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No.13/2003”) maupun UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU No.11/202”). Namun demikian, terdapat pengaturan secara spesifik mengenai TKA dalam ketentuan-ketentuan tersebut, khususnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“PP No. 34/2021”).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan suatu gugatan yang diajukan oleh seseorang karena hak-haknya dilanggar oleh orang lain. Gugatan ini tidak didasari oleh suatu perjanjian sebagaimana diulas artikel sebelumnya mengenai gugatan wanprestasi, melainkan karena adanya pelanggaran norma hukum baik tertulis maupun kebiasaan (kesusilaan, kepatutan) yang berlaku di masyarakat.

Gugatan Wanprestasi

Sebagaimana dijelaskan pada artikel sebelumnya mengenai jenis gugatan secara umum di Indonesia, pada artikel kali ini membahas mengenai perjanjian/kontrak secara umun dan gugatan wanprestasi atau gugatan ingkar janji karena tidak terpenuhinya suatu perjanjian (kontrak).

Kontrak bisnis secara umum mengacu pada ketentuan KUH Perdata, yang mengatur secara rinci mengenai perjanjian, syarat sah perjanjian, serta akibat hukum batalnya perjanjian.