Prosedur Sebagai Tergugat Intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Prosedur sebagai Tergugat Intervensi di Penagilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada dasarnya mengacu pada Pasal 83 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”), yang menyebutkan sebagai berikut:

(1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai :

Continue reading Prosedur Sebagai Tergugat Intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA)

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) pada dasarnya tidak diatur secara tegas dalam ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, baik ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No.13/2003”) maupun UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU No.11/202”). Namun demikian, terdapat pengaturan secara spesifik mengenai TKA dalam ketentuan-ketentuan tersebut, khususnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“PP No. 34/2021”).

Continue reading “Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA)”

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan suatu gugatan yang diajukan oleh seseorang karena hak-haknya dilanggar oleh orang lain. Gugatan ini tidak didasari oleh suatu perjanjian sebagaimana diulas artikel sebelumnya mengenai gugatan wanprestasi, melainkan karena adanya pelanggaran norma hukum baik tertulis maupun kebiasaan (kesusilaan, kepatutan) yang berlaku di masyarakat.

Continue reading “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”

Gugatan Wanprestasi

Sebagaimana dijelaskan pada artikel sebelumnya mengenai jenis gugatan secara umum di Indonesia, pada artikel kali ini membahas mengenai perjanjian/kontrak secara umun dan gugatan wanprestasi atau gugatan ingkar janji karena tidak terpenuhinya suatu perjanjian (kontrak).

Kontrak bisnis secara umum mengacu pada ketentuan KUH Perdata, yang mengatur secara rinci mengenai perjanjian, syarat sah perjanjian, serta akibat hukum batalnya perjanjian.

Continue reading “Gugatan Wanprestasi”

Penerapan UU Ciptaker dan UU No. 13 Tahun 2003

Penerapan UU Ciptaker masih memerlukan penyesuaian setelah Pemerintah mengesahkan UU Ciptaker beserta peraturan pelaksanaanya (PP, Perpres) khususnya untuk sektor ketenagakerjaan, namun pada dasarnya UU 13 /2003 tentang Ketenagakerjaan juga masih tetap berlaku sepanjang pasal-pasal yang ada dalam UU 13/2003 tidak diubah atau dihapus oleh UU Ciptaker. Dalam hal ini, ada 31 pasal yang diubah, ada 29 pasal yang dihapus, dan ada 13 pasal baru yang disisipkan. (tabel terlampir).

Continue reading “Penerapan UU Ciptaker dan UU No. 13 Tahun 2003”