Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tenaga Kerja Asing

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) pada dasarnya tidak diatur secara tegas dalam ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, baik ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No.13/2003”) maupun UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU No.11/202”). Namun demikian, terdapat pengaturan secara spesifik mengenai TKA dalam ketentuan-ketentuan tersebut, khususnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“PP No. 34/2021”).

Continue reading “Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tenaga Kerja Asing”

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan suatu gugatan yang diajukan oleh seseorang karena hak-haknya dilanggar oleh orang lain. Gugatan ini tidak didasari oleh suatu perjanjian sebagaimana diulas artikel sebelumnya mengenai gugatan wanprestasi, melainkan karena adanya pelanggaran norma hukum baik tertulis maupun kebiasaan (kesusilaan, kepatutan) yang berlaku di masyarakat.

Continue reading “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”

Gugatan Wanprestasi

Sebagaimana dijelaskan pada artikel sebelumnya mengenai jenis gugatan secara umum di Indonesia, pada artikel kali ini membahas mengenai perjanjian/kontrak secara umun dan gugatan wanprestasi atau gugatan ingkar janji karena tidak terpenuhinya suatu perjanjian (kontrak).

Kontrak bisnis secara umum mengacu pada ketentuan KUH Perdata, yang mengatur secara rinci mengenai perjanjian, syarat sah perjanjian, serta akibat hukum batalnya perjanjian.

Continue reading “Gugatan Wanprestasi”

Penerapan UU Ciptaker dan UU No. 13 Tahun 2003

Penerapan UU Ciptaker masih memerlukan penyesuaian setelah Pemerintah mengesahkan UU Ciptaker beserta peraturan pelaksanaanya (PP, Perpres) khususnya untuk sektor ketenagakerjaan, namun pada dasarnya UU 13 /2003 tentang Ketenagakerjaan juga masih tetap berlaku sepanjang pasal-pasal yang ada dalam UU 13/2003 tidak diubah atau dihapus oleh UU Ciptaker. Dalam hal ini, ada 31 pasal yang diubah, ada 29 pasal yang dihapus, dan ada 13 pasal baru yang disisipkan. (tabel terlampir).

Continue reading “Penerapan UU Ciptaker dan UU No. 13 Tahun 2003”

Small Claim Lawsuit in Indonesia

Small Claim Lawsuit is regulated under Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 as amended on Supreme Court Regulation No. 4 of 2019 regarding Procedures for Small Claim Court Settlement, in which Small Claim Lawsuit has strict requirement for compensation amount of Rp. 500.000.000, 00 (five hundred million Rupiah) or less.

The Parties for Small Claim Lawsuit

The parties, either plaintiff or Defendant, on Small Claim Lawsuit must fulfilled requirements, as follows:

Continue reading “Small Claim Lawsuit in Indonesia”