Jaminan sosial merupakan jaring pengaman bagi pekerja, menurut perspektif Imam Soepomo selaku Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Indonesia, jaminan sosial menjadi bagian dari perlindungan bagi pekerja. Dalam tataran yuridis mulanya dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU 40 Tahun 2004), terdapat 5 (lima) jenis jaminan sosial yang meliputi jaminanContinue reading “Gambaran Umum Jaminan Kehilangan Pekerjaan”
Category Archives: Employment Law
Panduan Singkat PKWT dan PKWTT Dalam Hukum Ketenagakerjaan
Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) merupakan jenis perjanjian kerja yang berlaku dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Secara umum, perjanjian kerja diatur dalam ketentuan UU No.13/2003 sebagaimana diubah oleh UU No. 6/2023 beserta peraturan turunannya berupa PP No.35/2021. Hubungan hukum yang tercipta dari perjanjian kerja melahirkan hubungan kerja, yakniContinue reading “Panduan Singkat PKWT dan PKWTT Dalam Hukum Ketenagakerjaan”
Development of Social Security for Employees in Indonesia
Social security is the mandated by the 1945 Constitution, Article 28 H paragraph (3), which states that everyone has the right to social security that allows for the development of oneself as a dignified human being, then this was followed up with Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System. As forContinue reading “Development of Social Security for Employees in Indonesia”
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA)
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) pada dasarnya tidak diatur secara tegas dalam ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, baik ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No.13/2003”) maupun UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU No.11/202”). Namun demikian, terdapat pengaturan secara spesifik mengenai TKA dalam ketentuan-ketentuan tersebut, khususnya sebagaimana tertuangContinue reading “Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA)”
Penerapan UU Ciptaker dan UU No. 13 Tahun 2003
Penerapan UU Ciptaker masih memerlukan penyesuaian setelah Pemerintah mengesahkan UU Ciptaker beserta peraturan pelaksanaanya (PP, Perpres) khususnya untuk sektor ketenagakerjaan, namun pada dasarnya UU 13 /2003 tentang Ketenagakerjaan juga masih tetap berlaku sepanjang pasal-pasal yang ada dalam UU 13/2003 tidak diubah atau dihapus oleh UU Ciptaker. Dalam hal ini, ada 31 pasal yang diubah, adaContinue reading “Penerapan UU Ciptaker dan UU No. 13 Tahun 2003”
HUSODO & PARTNERS 