Gugatan Perbuatan Melawan Hukum´┐╝

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan suatu gugatan yang diajukan oleh seseorang karena hak-haknya dilanggar oleh orang lain. Gugatan ini tidak didasari oleh suatu perjanjian sebagaimana diulas artikel sebelumnya mengenai gugatan wanprestasi, melainkan karena adanya pelanggaran norma hukum baik tertulis maupun kebiasaan (kesusilaan, kepatutan) yang berlaku di masyarakat.

Gugatan Wanprestasi

Sebagaimana dijelaskan pada artikel sebelumnya mengenai jenis gugatan secara umum di Indonesia, pada artikel kali ini membahas mengenai perjanjian/kontrak secara umun dan gugatan wanprestasi atau gugatan ingkar janji karena tidak terpenuhinya suatu perjanjian (kontrak). Kontrak bisnis secara umum mengacu pada ketentuan KUH Perdata, yang mengatur secara rinci mengenai perjanjian, syarat sah perjanjian, serta akibat hukumContinue reading “Gugatan Wanprestasi”

Penerapan UU Ciptaker dan UU No. 13 Tahun 2003

Penerapan UU Ciptaker masih memerlukan penyesuaian setelah Pemerintah mengesahkan UU Ciptaker beserta peraturan pelaksanaanya (PP, Perpres) khususnya untuk sektor ketenagakerjaan, namun pada dasarnya UU 13 /2003 tentang Ketenagakerjaan juga masih tetap berlaku sepanjang pasal-pasal yang ada dalam UU 13/2003 tidak diubah atau dihapus oleh UU Ciptaker. Dalam hal ini, ada 31 pasal yang diubah, adaContinue reading “Penerapan UU Ciptaker dan UU No. 13 Tahun 2003”

Small Claim Lawsuit in Indonesia

Small Claim Lawsuit is regulated under Supreme Court Regulation No. 2 of 2015 as amended on Supreme Court Regulation No. 4 of 2019 regarding Procedures for Small Claim Court Settlement, in which Small Claim Lawsuit has strict requirement for compensation amount of Rp. 500.000.000, 00 (five hundred million Rupiah) or less. The Parties for SmallContinue reading “Small Claim Lawsuit in Indonesia”

Divorce in Indonesia

Divorce in Indonesia may be divided into two categories, namely for Islam religion and other religions, then these categories will determine different court. The process of divorce Indonesia for both categories generally same as regulated under Law No. 1 of 1974 regarding Marriage as amended by Law No. 16 of 2019 (“Marriage Law“). Furthermore, forContinue reading “Divorce in Indonesia”