Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di suatu perusahaan seringkali menimbulkan permasalahan antara manajemen dengan pihak pekerja, khususnya juga bagi tenaga kerja asing (TKA). Untuk itu, perlu memahami kaidah dan dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dalam hukum perburuhan terdapat kaidah otonom dan kaidahContinue reading “Keberlakuan Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bagi Tenaga Kerja Asing”
Author Archives: Husodo and Partners
Gambaran Umum Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Jaminan sosial merupakan jaring pengaman bagi pekerja, menurut perspektif Imam Soepomo selaku Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Indonesia, jaminan sosial menjadi bagian dari perlindungan bagi pekerja. Dalam tataran yuridis mulanya dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU 40 Tahun 2004), terdapat 5 (lima) jenis jaminan sosial yang meliputi jaminanContinue reading “Gambaran Umum Jaminan Kehilangan Pekerjaan”
Persyaratan Perizinan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 atau yang saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU No. 6 Tahun 2023), yang berimplikasi terhadap perubahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003). Dalam UU 13/2003 memuat tentangContinue reading “Persyaratan Perizinan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia”
Panduan Singkat PKWT dan PKWTT Dalam Hukum Ketenagakerjaan
Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) merupakan jenis perjanjian kerja yang berlaku dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Secara umum, perjanjian kerja diatur dalam ketentuan UU No.13/2003 sebagaimana diubah oleh UU No. 6/2023 beserta peraturan turunannya berupa PP No.35/2021. Hubungan hukum yang tercipta dari perjanjian kerja melahirkan hubungan kerja, yakniContinue reading “Panduan Singkat PKWT dan PKWTT Dalam Hukum Ketenagakerjaan”
Development of Social Security for Employees in Indonesia
Social security is the mandated by the 1945 Constitution, Article 28 H paragraph (3), which states that everyone has the right to social security that allows for the development of oneself as a dignified human being, then this was followed up with Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System. As forContinue reading “Development of Social Security for Employees in Indonesia”
HUSODO & PARTNERS 