Author Archives: Husodo and Partners

Gambaran Umum Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Jaminan sosial merupakan jaring pengaman bagi pekerja, menurut perspektif Imam Soepomo selaku Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Indonesia, jaminan sosial menjadi bagian dari perlindungan bagi pekerja. Dalam tataran yuridis mulanya dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU 40 Tahun 2004), terdapat 5 (lima) jenis jaminan sosial yang meliputi jaminanContinue reading “Gambaran Umum Jaminan Kehilangan Pekerjaan”

Persyaratan Perizinan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia

Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020  atau yang saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU No. 6 Tahun 2023), yang berimplikasi terhadap perubahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003). Dalam UU 13/2003 memuat tentangContinue reading “Persyaratan Perizinan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia”

Panduan Singkat PKWT dan PKWTT Dalam Hukum Ketenagakerjaan

Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) merupakan jenis perjanjian kerja yang berlaku dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Secara umum, perjanjian kerja diatur dalam ketentuan UU No.13/2003 sebagaimana diubah oleh UU No. 6/2023 beserta peraturan turunannya berupa PP No.35/2021. Hubungan hukum yang tercipta dari perjanjian kerja melahirkan hubungan kerja, yakniContinue reading “Panduan Singkat PKWT dan PKWTT Dalam Hukum Ketenagakerjaan”

Development of Social Security for Employees in Indonesia

Social security is the mandated by the 1945 Constitution, Article 28 H paragraph (3), which states that everyone has the right to social security that allows for the development of oneself as a dignified human being, then this was followed up with Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System. As forContinue reading “Development of Social Security for Employees in Indonesia”

Persyaratan Surat kuasa yang dibuat di luar negeri untuk persidangan

Surat kuasa yang dibuat di luar negeri untuk persidangan di pengadilan memiliki persyaratan khusus selain tentunya didaftarkan pada pengadilan setempat, seperti halnya terdapat persyaratan untuk legalisasi pada kedutaan, pemateraian kantor pos, dan lain sebagainya, yang akan dibahas pada tulisan ini. Ketentuan legalisasi surat kuasa diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 (“Permenlu No. 09”),Continue reading “Persyaratan Surat kuasa yang dibuat di luar negeri untuk persidangan”