Beberapa Kelemahan dalam Proses Arbitrase BANI

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan penyelesaian yang dianggap banyak pihak sebagai suatu penyelesaian yang objektif, professional, dan efektif. Seperti halnya penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), prosedur penyelesaian mengacu kepada internal peraturan BANI yang cenderung fleksibel dan professional dalam proses penyelesaian sengketa.

Proses penyelesaian arbitrase mengacu pada ketentuan Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, ditegaskan mengenai pengertian arbitrase, yakni:

Continue reading “Beberapa Kelemahan dalam Proses Arbitrase BANI”

Panduan umum Hukum Acara Pidana di Indonesia

Secara umum prosedur dalam penanganan tindak pidana di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). Secara garis besar, penanganan perkara pidana melalui tahapan sebagai berikut :

  1. Tahap penyelidikan
  2. Tahap Penyidikan
  3. Tahap Penuntutan
  4. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan
Continue reading “Panduan umum Hukum Acara Pidana di Indonesia”

Kasus Pidana Berlanjut Gugatan Perdata

Setiap transaksi bisnis seringkali terjadi permasalahan yang berujung pada tindak pidana, pada umumnya hal seperti ini bermuara pada tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) maupun penggelapan (Pasal 372 KUHP). Dimana biasanya yang menjadi korban penipuan adalah pihak pembeli.

Pihak pembeli biasanya dijanjikan sesuatu oleh pihak penjual, baik berupa barang maupun keuntungan, dengan berbagai macam alasan misalnya harga barang dibawah harga pasar sehingga akan menghasilkan keuntungan besar. Faktanya, pihak pembeli sudah terlanjur menyerahkan uang namun tidak pernah menerima barang yang dijanjikan oleh pihak penjual, hingga akhirnya pihak penjual merasa ditipu dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Continue reading “Kasus Pidana Berlanjut Gugatan Perdata”

Batal Nikah Berujung Gugatan

Waspadalah dalam mengumbar (mengobral) janji-janji menikahi, terutama bagi pria, karena hal tersebut dapat berdampak pada persoalan hukum, bukan semata-mata persoalan moral dan adat belaka. Apalagi hubungan yang terjalin sudah sangat serius dan telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mempersiapkan segala macam kebutuhan untuk pernikahan, serta menimbulkan kerugian dan kekecewaan yang mendalam bagi salah satu pihak ketika batal nikah.

Percintaan dan masa berpacaran memang begitu indah bagi pasangan yang dirundung asmara, hingga melahirkan suatu komitmen yang disusun dengan apik demi mempertahankan cinta menuju ke pelaminan. Namun permasalahan menjadi begitu pelik ketika salah satu pihak melanggar komitmen untuk melanjutkan hubungan cinta ke jenjang pernikahan.

Continue reading “Batal Nikah Berujung Gugatan”

Proses PHK ketika terjadi akuisisi perusahaan

Istilah akuisisi tidak dikenal dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), melainkan disebutkan dengan istilah pengambilalihan sebagaimana tertera pada Pasal 1 angka 11 UUPT, yakni akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. Dalam hal ini, seringkali juga berujung pada adanya proses pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selanjutnya, Pada Pasal 127 UUPT dijelaskan bahwa Direksi harus mengumumkan rancangan pengambilalihan pada surat kabar dan juga kepada karyawan. Salah satu poin dalam rancangan pengambilalihan adalah mengenai cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih, dan seringkali bahkan rencana proses pemutusan hubungan kerja (PHK).

Continue reading “Proses PHK ketika terjadi akuisisi perusahaan”