HUSODO & PARTNERS

Persyaratan Surat kuasa yang dibuat di luar negeri untuk persidangan

Surat kuasa yang dibuat di luar negeri untuk persidangan di pengadilan memiliki persyaratan khusus selain tentunya didaftarkan pada pengadilan setempat, seperti halnya terdapat persyaratan untuk legalisasi pada kedutaan, pemateraian kantor pos, dan lain sebagainya, yang akan dibahas pada tulisan ini.

Ketentuan legalisasi surat kuasa diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 (“Permenlu No. 09”), selanjutnya dijelaskan pengertian legalisasi berdasarkan Lampiran Permenlu No.09 pada poin 68, dijelaskan bahwa legalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanya dilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen. Setiap dokumen Indonesia yang akan di pergunakan di negara lain atau dokumen asing, yang akan di pergunakan di indonesia perlu di legalisasi oleh instansi yang berwenang.

Dalam lampiran Permenlu No. 09 pada poin 70 juga ditegaskan bahwa dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat. Demikian pula terhadap dokumen-dokumen seperti surat kuasa perjanjian dan pernyataan yang diterbitkan (dan ditandatangani) di luar negeri yang hendak dipergunakan di wilayah Indonesia harus dilegalisasi terlebih dahulu.

Penerapan Hukuman Mati Pada KUHP Baru Di Indonesia

Penerapan hukuman mati di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana KUHP di Indonesia sejak dahulu menggunakan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang memuat 569 Pasal. KUHP lama memuat ketentuan yang telah berlaku sejak tahun 1918 yang merupakan peninggalan dari Hukum Pidana Belanda.

Selanjutnya pada tahun 2023, diterbitkan KUHP baru dengan UU No. 1 Tahun 2023 (“KUHP Baru”) yang akan berlaku 3 tahun kemudian sejak tanggal diundangkannya KUHP tersebut, yakni mulai berlaku pada bulan Januari 2026 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 624 KUHP Baru, yang juga merupakan pasal terakhir dari KUHP Baru tersebut.

Dalam KUHP Baru terdapat banyak perubahan, khususnya mengenai jenis hukuman yang berbeda dengan KUHP Lama, adapun perbedaan tersebut yakni sebagai berikut:

Prosedur Pengajuan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi

Prosedur pengajuan judicial review atau pengujian atas suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi pada dasarnya telah diatur secara rinci dalam ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) dan peraturan teknisnya yakni Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK No.2/2021”).

Prosedur Sebagai Tergugat Intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Prosedur sebagai Tergugat Intervensi di Penagilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada dasarnya mengacu pada Pasal 83 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”), yang menyebutkan sebagai berikut:

(1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai :

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA)

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) pada dasarnya tidak diatur secara tegas dalam ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, baik ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No.13/2003”) maupun UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU No.11/202”). Namun demikian, terdapat pengaturan secara spesifik mengenai TKA dalam ketentuan-ketentuan tersebut, khususnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“PP No. 34/2021”).