HUSODO & PARTNERS

Batal Nikah Berujung Gugatan

Waspadalah dalam mengumbar (mengobral) janji-janji menikahi, terutama bagi pria, karena hal tersebut dapat berdampak pada persoalan hukum, bukan semata-mata persoalan moral dan adat belaka. Apalagi hubungan yang terjalin sudah sangat serius dan telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mempersiapkan segala macam kebutuhan untuk pernikahan, serta menimbulkan kerugian dan kekecewaan yang mendalam bagi salah satu pihak ketika batal nikah.

Percintaan dan masa berpacaran memang begitu indah bagi pasangan yang dirundung asmara, hingga melahirkan suatu komitmen yang disusun dengan apik demi mempertahankan cinta menuju ke pelaminan. Namun permasalahan menjadi begitu pelik ketika salah satu pihak melanggar komitmen untuk melanjutkan hubungan cinta ke jenjang pernikahan.

Proses PHK ketika terjadi akuisisi perusahaan

Istilah akuisisi tidak dikenal dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), melainkan disebutkan dengan istilah pengambilalihan sebagaimana tertera pada Pasal 1 angka 11 UUPT, yakni akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. Dalam hal ini, seringkali juga berujung pada adanya proses pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selanjutnya, Pada Pasal 127 UUPT dijelaskan bahwa Direksi harus mengumumkan rancangan pengambilalihan pada surat kabar dan juga kepada karyawan. Salah satu poin dalam rancangan pengambilalihan adalah mengenai cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih, dan seringkali bahkan rencana proses pemutusan hubungan kerja (PHK).

Strategi Pembatalan Perjanjian Bersama (PB) dalam Kasus Ketenagakerjaan

Prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus melalui 3 tahapan yakni Bipartit, Mediasi, dan Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”). Selanjutnya jika dalam proses tersebut tercapai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, maka dibuatlah kesepakatan tersebut dalam suatu Perjanjian Bersama (PB). Namun permasalahannya adalah bagaimana jika salah satu pihak hendak mengajukan pembatalan PB.

Adapun khusus mengenai dasar hukum Perjanjian Bersama (“PB”) dalam proses bipartit mengacu pada Pasal 7 UU PPHI, yakni sebagai berikut:

Kredit Macet Berujung Pidana

Banyak nasabah seringkali mendapat tawaran menggiurkan dari pihak bank untuk mendapatkan fasilitas pinjaman (kredit) dengan persyaratan yang mudah. Bahkan seringkali pihak marketing bank justru membantu membuatkan data-data pribadi nasabah tanpa survey guna kelancaran proses pencairan kredit. Disinilah berpotensi sering terjadi permasalahan kredit macet.

Disinilah seringkali terjadi benturan kepentingan bisnis dan hukum, karena disatu sisi pihak marketing berpikir untuk pemenuhan target pemasaran secara cepat meskipun seringkali menggampangkan proses adminstrasi yang berlaku dalam SOP internal bank.

Namun masalah baru muncul kemudian jika kredit tersebut macet, meskipun terdapat agunan yang menjamin pembayaran hutang. Masalahnya adalah, jika kemudian ditemukan beberapa fakta-fakta yang ganjil selama proses survey hingga pencairan kredit, maka hal tersebut berpotensi melanggar ketentuan perbankan.

Death Penalty on Narcotics Case in Indonesia

This essay based on experience to handle the case on behalf of the defendant AT in Surabaya District Court and the defendant RS in Lubuk Pakam District Court, North Sumatera. Both defendants have been involved on narcotic case and punished with death penalty in District Court and High Court, then in Supreme Court is punished with life sentence. These cases were handled since beginning as regulated under Criminal Procedures Indonesia.

Basically, according to Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics (“Narcotic Law”) there are several Articles which stipulated death penalty, Article 113 paragraph (2), Article 114 paragraph (2), Article 116 paragraph (2), Article 118 paragraph (2), Article 119 paragraph (2), Article 121 paragraph (2). As for the Defendant AT is subjected to Article 113 paragraph (2) Narcotic Law, while RS is subjected to Article 114 paragraph (2) Narcotic Law.