Husodo and Partners

Business Contract Ended to Jail

Business contracts generally refer to the provisions of the Civil Code, which regulates in detail about the agreement, requirements of the agreement, and the legal consequences of cancellation of agreement. The agreement contains the rights and obligations of the parties, where one party gives a right to another party. An agreement must fulfill the requirementsContinue reading “Business Contract Ended to Jail”

Employee Rights under Law in Indonesia

Employee rights in Indonesia are generally regulated under Law No. 13 of 2003 concerning Employment as amended by Law No. 6 of 2023 (“Employment Law“), but in some more specific cases it is also regulated in several provisions such as Law No. 21 of 2000 concerning Labor Unions (“LU Law“), as well as Government RegulationsContinue reading “Employee Rights under Law in Indonesia”

Beberapa Kelemahan dalam Proses Arbitrase BANI

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan penyelesaian yang dianggap banyak pihak sebagai suatu penyelesaian yang objektif, professional, dan efektif. Seperti halnya penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), prosedur penyelesaian mengacu kepada internal peraturan BANI yang cenderung fleksibel dan professional dalam proses penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian arbitrase mengacu pada ketentuan Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang ArbitraseContinue reading “Beberapa Kelemahan dalam Proses Arbitrase BANI”

Panduan umum Hukum Acara Pidana di Indonesia

Secara umum prosedur dalam penanganan tindak pidana di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). Secara garis besar, penanganan perkara pidana melalui tahapan sebagai berikut : Tahap penyelidikan Tahap Penyidikan Tahap Penuntutan Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Kasus Pidana Berlanjut Gugatan Perdata

Setiap transaksi bisnis seringkali terjadi permasalahan yang berujung pada tindak pidana, pada umumnya hal seperti ini bermuara pada tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) maupun penggelapan (Pasal 372 KUHP). Dimana biasanya yang menjadi korban penipuan adalah pihak pembeli. Pihak pembeli biasanya dijanjikan sesuatu oleh pihak penjual, baik berupa barang maupun keuntungan, dengan berbagai macam alasanContinue reading “Kasus Pidana Berlanjut Gugatan Perdata”