Panduan umum Hukum Acara Pidana di Indonesia

Secara umum prosedur dalam penanganan tindak pidana di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). Secara garis besar, penanganan perkara pidana melalui tahapan sebagai berikut :

  1. Tahap penyelidikan
  2. Tahap Penyidikan
  3. Tahap Penuntutan
  4. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Pada tiap tahap tersebut ditangani oleh instansi yang berbeda-beda namun menjadi satu kesatuan dalam rangkaian Hukum Acara Pidana, dengan kata lain bahwa urutan penanganan tersebut harus mempunyai konsistensi atau sejalan mulai sejak awal. Selanjutnya tahapan-tahapan Hukum Acara Pidana tersebut akan dibahas satu persatu sesuai dengan ketentuan KUHAP, sebagaimana diuraikan dibawah.

  • Tahap Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, disebutkan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pada intinya, proses penyelidikan untuk menentukan suatu peristiwa apakah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau bukan. Seperti misalnya, sering terjadi pada kasus kebakaran yang menimpa rumah seseorang, tugas penyelidik adalah untuk menentukan apakah kebakaran disebabkan karena perbuatan seseorang atau kejadian alamiah.

Lebih lanjut, menurut Pasal 5 huruf a KUHAP disebutkan mengenai tugas dan wewenang dari Penyelidik kepolisian, yaitu:

  1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  2. mencari keterangan dan barang bukti;
  3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain itu, Penyelidik dapat melakukan tindakan lain atas dasar perintah dari penyidik, sebagaimana Pasal 5 huruf a KUHAP yaitu:

  1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
  2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
  3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tahap penyelidikan merupakan proses awal dalam menangani suatu perkara pidana.

  • Tahap Penyidikan

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, disebutkan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pada tahap ini, pihak penyidik (kepolisian) telah menemukan adanya unsur tindak pidana yang terjadi, namun masih memerlukan bukti-bukti yang menguatkan dan/atau menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam perkara pidana tersebut. Dalam praktiknya, sebelum menetapkan tersangka, pihak penyidik akan mengambil keterangan dari saksi-saksi serta mengumpulkan bukti-bukti terkait berdasarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut.

Kewenangan penyidik telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yakni sebagai berikut:

  1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
    • melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
    • menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
    • melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
    • melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
    • mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    • mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
    • mengadakan penghentian penyidikan;
    • mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam prakteknya, pihak penyidik akan mengirimkan surat panggilan kepada saksi-saksi terkait untuk dimintai keterangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), selain itu juga bukti-bukti terkait akan disita oleh Penyidik guna kepentingan pemeriksaan oleh Jaksa untuk digunakan di pengadilan.

  • Tahap Penuntutan

Menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP, disebutkan bahwa Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Pada tahap ini, tugas penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Seluruh berkas yang telah dihimpun oleh penyidik harus diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Adapun wewenang Penuntut umum menurut pasal 14 KUHAP adalah sebagai berikut:

  1. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
  2. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
  3. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
  4. membuat surat dakwaan;
  5. melimpahkan perkara ke pengadilan;
  6. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
  7. melakukan penuntutan;
  8. menutup perkara demi kepentingan hukum;
  9. mengadakan tindakan lain dalam Iingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
  10. melaksanakan penetapan hakim.

Pada tahap ini, perkara pidana yang telah diproses oleh penyidik akan dianalisis oleh pihak Penuntut Umum apakah seluruh berkas sudah lengkap atau belum. Jika berkasa sudah lengkap, maka Penuntut Umum akan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan untuk segera dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim.

  • Tahap peradilan

Menurut Pasal 1 angka 9 KUHAP, disebutkan bahwa Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pada tahap ini, status tersangka akan berubah menjadi terdakwa yang berhadapan melawan pihak Jaksa Penuntut Umum. Pada proses pemeriksaan di pengadilan, susunan majelis hakim terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota. Proses pemeriksaan perkara di pengadilan, secara umum, adalah sebagai berikut:

  1. Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa, yakni memuat pasal-pasal yang dituduhkan kepada terdakwa
  2. Pengajuan eksepsi oleh terdakwa atau kuasa hukumnya, yakni memuat suatu bantahan mengenai aspek formal suatu surat dakwaan.
  3. Pembuktian, yakni dimulai dengan mendengar keterangan saksi-saksi dan menyerahkan barang bukti.
  4. Pembacaan tuntutan oleh Jaksa, yakni memuat tentang pasal-pasal yang dituduhkan serta ancaman hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.
  5. Pledoi atau pembelaan oleh Terdakwa atau kuasa hukumnya, yakni memuat tentang bantahan terhadap tuntutan dan ancaman hukuman.
  6. Tanggapan atas pembelaan oleh Jaksa (jika ada)
  7. Jawaban atas tanggapan oleh Terdakwa atau Kuasa Hukumnya (jika ada)
  8. Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim

author: wilopo husodo

Published by Husodo & Partners

contact@husodolawfirm.com