Husodo and Partners

Persyaratan Perizinan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia

Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 atau yang saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU No. 6 Tahun 2023), yang berimplikasi terhadap perubahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003). Dalam UU 13/2003 memuat tentangContinue reading “Persyaratan Perizinan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia”

Panduan Singkat PKWT dan PKWTT Dalam Hukum Ketenagakerjaan

Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) merupakan jenis perjanjian kerja yang berlaku dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Secara umum, perjanjian kerja diatur dalam ketentuan UU No.13/2003 sebagaimana diubah oleh UU No. 6/2023 beserta peraturan turunannya berupa PP No.35/2021. Hubungan hukum yang tercipta dari perjanjian kerja melahirkan hubungan kerja, yakniContinue reading “Panduan Singkat PKWT dan PKWTT Dalam Hukum Ketenagakerjaan”

Development of Social Security for Employees in Indonesia

Social security is the mandated by the 1945 Constitution, Article 28 H paragraph (3), which states that everyone has the right to social security that allows for the development of oneself as a dignified human being, then this was followed up with Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System. As forContinue reading “Development of Social Security for Employees in Indonesia”

Persyaratan Surat kuasa yang dibuat di luar negeri untuk persidangan

Surat kuasa yang dibuat di luar negeri untuk persidangan di pengadilan memiliki persyaratan khusus selain tentunya didaftarkan pada pengadilan setempat, seperti halnya terdapat persyaratan untuk legalisasi pada kedutaan, pemateraian kantor pos, dan lain sebagainya, yang akan dibahas pada tulisan ini. Ketentuan legalisasi surat kuasa diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 (“Permenlu No. 09”),Continue reading “Persyaratan Surat kuasa yang dibuat di luar negeri untuk persidangan”

Penerapan Hukuman Mati Pada KUHP Baru Di Indonesia

Penerapan hukuman mati di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana KUHP di Indonesia sejak dahulu menggunakan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang memuat 569 Pasal. KUHP lama memuat ketentuan yang telah berlaku sejak tahun 1918 yang merupakan peninggalan dari Hukum Pidana Belanda. Selanjutnya pada tahun 2023, diterbitkan KUHPContinue reading “Penerapan Hukuman Mati Pada KUHP Baru Di Indonesia”